Pajak Bumi Bangunan (PBB) Online

Mengingat akan kemajuan teknologi dan informasi dan jumlah masyarakat Indonesia yang semakin banyak. Pemerintah memberikan fasilitas pemungutan pajak secara online. Beragam jenis pajak yang ada di Indonesia menggunakan akses ini, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan online.

Pajak merupakan beban yang diberikan setiap warga negara atas apa yang menjadi kewajibannya. Membayar pajak adalah wajib bagi siapa saja. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar dalam APBN. 

Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB sendiri merupakan pajak yang diperuntukan bagi setiap warga negara Indonesia yang mempunyai kepemilikan atas bumi dan bangunan, serta memanfaatkannya hingga menjadi suatu yang produktif. Tidak hanya menjadi kewajiban individu akan tetapi bisa saja milik organisasi atau badan usaha.

Besarnya pajak tidak disesuaikan dengan keadaan subjeknya, tetapi berdasarkan objeknya. Maksudnya ialah besarnya pajak tergantung dengan luasnya objek bumi dan bangunan yang telah menjadi haknya. Peraturan tentang pajak berdasarkan pada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah.

Undangan-Undang yang Mengatur Tentang PBB

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Di dalamnya mengatur tentang pungutan atas kewajiban PBB. Pada awalnya pungutan ini diatur oleh pemerintah pusat.

Akan tetapi, sekarang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sejak berlakunya Undang-undang tentang Pajak dan Retribusi daerah. Yakni UU No. 28 Tahun 2009. Hal tersebut sebatas pada Pajak Bumi dan Bangunan sektor desa dan kota. Sedangkan untuk sektor perhutanan, petambangan dan perkebunan atau yang sering disebut PBB P3, masih menjadi wewenang pemerintah pusat yaitu Direktorat Jendral Pajak atau DPJ Indonesia. 

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang termasuk objek bumi yang wajib dipajaki antara lain adalah sawah, tanah, pekarangan, ladang, dan lain sebagainnya wajib untuk dihitung besarnya pajak. Sedangakan objek bangunan meliputi rumah, apartemen, kolam renang, toko atau tempat usaha, tempat perbelanjaan dan lain sebagainnya.

Selain mempunyai hak milik atas bangunan atau bumi, subjek pajak juga harus menguasai dan memperoleh keuntungan atau manfaat atas bumi dan bangunan tersebut. Akan tetapi, tidak semua bumi dan bangunan yang terlihat ada manfaat didalamnya dapat ditarik tarif pajak. Pasalnya, ada beberapa bumi dan bangunan yang tidak dipungut pajak.

Diantaranya yaitu kuburan, tempat-tempat umum, tempat yang dilindungi, tempat atau bangunan untuk digunakan oleh para perwakilan diplomatik, konsultan atau yang dihuni oleh badan atau organisasi internasional. Tempat-tempat tersebut tidak dipungut pajak karena untuk kepentingan umum dan bersama.

Selain untuk kepentingan publik, tempat tersebut sebagian besar adalah hasil dari hibah oleh seseorang yang secara sukarela memberikan tanah atau bangunanya untuk hal yang bermanfaat. Hutan nasional, hutan lindung, hutan yang didalamnya terdapat flora dan fauna yang di lindungi oleh Negara juga tidak dipungut pajak.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Perhitungan tarif pajak terutang untuk PBB adalah sebesar 0.5 dari NKJP (Nilai Jual Kena Pajak). Sedangkan perhitungan besarnya NKJP didapat dari 20% NJOP. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sendiri merupakan harga rata-rata atas transaksi jual beli objek pajak. NJOP setiap wilayah mempunyai kebijakan tarif masing-masing.

Hal tersebut berdasarkan pada faktor yang mempengaruhinya. Atara bumi dan bangunan memiliki tarif NJOP yang berbeda. Adapun faktor yang memengaruhi NJOP Bumi yaitu kondisi lingkungan, letak, kegunaan atau manfaat bumi dan peruntukan.

Sedangkan faktor yang memengaruhi besarnya NJOP Bangunan adalah letak, rekayasa, bahan bangunan yang digunakan serta kondisi lingkungan. Ketetapan ini berdasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

Besarnya presentasi NJKP pada PBB P3 (Perhutanan, Pertambangan dan Perkebunan) pada umumnya sebesar 40%. Jika NJOP kurang dari 1 miliyar maka besarnya NJOP adalah 20%. Sedangkan jika lebih dari itu maka besarnya NJOP 40%. 

Cara Membayar PBB

Cara membayar Pajak Bumi dan Bangunan ini dapat dilakukan secara ofline maupun online. Adanya kemudahan teknologi membuat sistem yang lebih aman agar tercipta kepercayaan dari masyarakat yang tetap terhadap pemerintah. Adapun cara yang dilakukan untuk membayar PBB secara ofline adalah sebagai berikut:


Lewat Bank atau Kantor Pos serta Giro tempat pembayaran yang tercantum di dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Wajib pajak berhak mengajukan SPPT ini sebagai bukti pembayaran wajib pajak. Jika SPPT tahun ini belum ada, wajib pajak bisa menunjukan SPPT tahun sebelumnya.


Melalui petugas pemungutan PBB dari daerah atau kelurahan masing-masing. Dalam SPPT Pedesaan biasanya pajak dibayarkan atau dipungut oleh pihak pemerintahan desa. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat tidak merasa kesulitan jika harus ke Bank atau Kantor Pos.

Adapun pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara online juga tersedia sebagai sarana mempermudah pembayaran pajak. Dengan begitu masyarakat tidak perlu mengantri di Bank atau ke Kantor Pos. Pembayarannya dapat dilakukan dengan menggunakan ATM/ fasilitas elektronik lainnya. Bahkan dapat menggunakan website.

Setiap daerah memiliki Counter Teller dengan menggunakan ATM dari bank yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan Bank Daerah, Bank Bumiputera, Bank Bukopin, Bank Nusantara Parahyangan, BNI ataupun BCA. Tidak hanya menggunakan kartu debit ATM tetapi juga beberapa bank melayani dengan menggunalan Internet Banking.

Keuntungan lain yang didapat dengan menggunakan pembayaran online adalah dapat dilakukan diluar jam kerja atau waktu libur. Setelah selesai transaksi, pembayaran juga dapat di cek melalui aplikasi “Info PBB”. Akan tetapi, hanya terbatas pada daerah-daerah tertentu saja. 

Dengan aplikasi ini seluruh informasi terkait PBB akan muncul. Hanya dengan memasukan NOP dan tahun pembayaran pada kolom perintah yang disediakan. Dengan begitu, pajak yang Anda bayarkan dapat terlihat dengan jelas.

Selain menggunakan aplikasi, cara pengecekan online lainnya juga bisa dengan website resmi milik badan pemungutan pajak di daerah masing-masing. Jangkauannya tidak terbatas pada daerah tertentu akan tetapi di seluruh Indonesia. Dengan begitu, siapa pun bisa mengaksesnya.

Caranya juga sangat mudah yakni hanya dengan menuliskan “PBB Online” pada kolom pencarian. Kemudian ikuti petunjuk penggunaan yang tersedia. Selain mudah juga aman di akses.

0 komentar